indonesaEnglish
GIIIPPPPPPPPPPPP

Sabtu, 31 Oktober 2015

Demografi Maluku Utara

Sabtu, 31 Oktober 2015

I. Penduduk



Penduduk Maluku Utara Berdasarkan Agama
Perkotaan + Perdesaan | Laki-laki + Perempuan
Nama Kabupaten/Kota
AgamaSatuan: jiwa
Islam
Kristen
Katolik
Hindu
Budha
Khong Hu Chu
Lainnya
Jumlah
01
Halmahera Barat
40 902
58 525
876
26
7
14
39
100 424
02
Halmahera Tengah
34 359
7 907
141
3
0
0
11
42 815
03
Kepulauan Sula
120 358
9 903
1 791
61
3
1
32
132 524
04
Halmahera Selatan
170 641
27 559
246
14
8
4
18
198 911
05
Halmahera Utara
63 927
96 030
1 386
22
15
8
13
161 847
06
Halmahera Timur
46 583
26 036
310
22
11
4
0
73 109
07
Pulau Morotai
30 823
21 715
57
5
2
2
1
52 697
71
Kota Ternate
178 678
5 744
452
45
41
161
5
185 705
72
Kota Tidore Kepulauan
84 839
5 052
119
2
3
18
3
90 055
Provinsi Maluku Utara
771 110
258 471
5 378
200
90
212
122
1 038 087

Komposisi Agama di Propinsi Maluku Utara
Islam (76,1%), Protestan(23,1%), Lainnya (0,8%)

Komposisi Suku di Propinsi Maluku Utara

Suku Module, Suku Pagu, Suku Ternate, Suku Makian Barat, Suku Kao, Suku Tidore,Suku Buli, Suku Patani, Suku Maba, Suku Sawai, Suku Weda, Suku Gne, Suku Makian Timur, Suku Kayoa, Suku Bacan, Suku Sula, Suku Ange, Suku Siboyo, Suku Kadai, Suku Galela, Suku Tobelo, Suku Loloda, Suku Tobaru, Suku Sahu, Suku Arab, Eropa

- Suku terbanyak yang menempati Propinsi Maluku Utara Suku Ternate (Sekitar 40%) yang lainnya mempunyai jumlah seimbang menempati wilayah Propinsi Maluku Utara.





















II. Ekonomi

Kota Ternate dari Kejahuan

Perekonomian daerah sebagian besar bersumber dari perekonomian rakyat yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan dan jenis hasil laut lainnya.
Daya gerak ekonomi swasta menunjukkan orientasi ekspor, antara lain:
- Pengolahan Kayu (Pulau Halmahera)
- Falabisahaya (Pulau Mangoli)
- Perkebunan Pisang di Galela (Pulau Halmahera)
- Perikanan dengan melibatkan perikanan rakyat di Panamboang (Pulau Bacan)
- Tambang Emas oleh PT. Nusa Halmahera Mineral di Kao dan Malifut
- Tambang Nikel oleh PT. Aneka Tambang di Pulau Gebe dan Pulau Pakal

Infrastuktur Transportasi

Kawasan di Jalan Utama Ternate 

Jalan Darat
Panjang Jalan
. Jalan negara sepanjang 58,50 km
. Jalan provinsi sepanjang 404 km
. Jalan kabupaten sepanjang 501,20 km
Fisik jalan
. Jalan aspal sepanjang 106 km
. Jalan sirtu sepanjang 6 km
. Jalan tanah sepanjang 851,7 Km
Kondisi jalan
. Baik sepanjang 4 km,
. Sedang sepanjang 56,3 km
. Rusak ringan sepanjang 112,7 km
. Rusak berat sepanjang 474 km
. Belum ditembus sepanjang 310,4 km
















III. Pendidikan



Perguruan Tinggi Negeri
Universitas Khairun
IAIN Ternate


Perguruan Tinggi Swasta
Universitas
- Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Kota Ternate
- Universitas Nuku, Soasiu
- Universitas Halmahera (Uniera), Tobelo, Halmahera Utara
Institut
Sekolah Tinggi
- Sekolah Tinggi Teologia GMIH Tobelo, Tobelo, Halmahera Utara
- STKIP KIE Raha, Kota Ternate
- STMIK Tidore Mandiri, Kota Tidore Kepulauan
Politeknik
- Politeknik Perdamaian Halmahera (Padamara), Tobelo, Halmahera Utara
- Politeknik Sains dan Teknologi Wiratama Maluku Utara, Kota Ternate
Akademi
- Akademi Ilmu Komputer Ternate, Kota Ternate


IV. Sejarah

Sebelum penjajahan
Daerah ini pada mulanya adalah bekas wilayah empat kerajaan Islam terbesar di bagian timur Nusantara yang dikenal dengan sebutan Kesultanan Moloku Kie Raha (Kesultanan Empat Gunung di Maluku), yaitu:
- Kesultanan Bacan
- Kesultanan Jailolo
- Kesultanan Tidore
- Kesultanan Ternate


Pendudukan militer Jepang
Pada era ini, Ternate menjadi pusat kedudukan penguasa Jepang untuk wilayah Pasifik.


Zaman kemerdekaan 
Orde Lama
Pada era ini, posisi dan peran Maluku Utara terus mengalami kemorosotan, kedudukannya sebagai karesidenan sempat dinikmati Ternate antara tahun 1945-1957. Setelah itu kedudukannya dibagi ke dalam beberapa Daerah Tingkat II (kabupaten). Upaya merintis pembentukan Provinsi Maluku Utara telah dimulai sejak 19 September 1957. Ketika itu DPRD peralihan mengeluarkan keputusan untuk membentuk Provinsi Maluku Utara untuk mendukung perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 1956, namun upaya ini terhenti setelah munculnya peristiwa pemberontakan Permesta. Pada tahun 1963, sejumlah tokoh partai politik seperti Partindo, PSII, NU, Partai Katolik dan Parkindo melanjutkan upaya yang pernah dilakukan dengan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Gotong Royong (DPRD-GR) untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Maluku Utara. DPRD-GR merespons upaya ini dengan mengeluarkan resolusi Nomor 4/DPRD-GR/1964 yang intinya memberikan dukungan atas upaya pembentukan Provinsi Maluku Utara. Namun pergantian pemerintahan dari orde lama ke orde baru mengakibatkan upaya-upaya rintisan yang telah dilakukan tersebut tidak mendapat tindak lanjut yang konkrit. 

Orde Baru
Pada masa Orde Baru, daerah Moloku Kie Raha ini terbagi menjadi dua kabupaten dan satu kota administratif. Kabupaten Maluku Utara beribukota di Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah beribukota di Soa Sio, Tidore dan Kota Administratif Ternate beribukota di Kota Ternate. Ketiga daerah kabupaten/kota ini masih termasuk wilayah Provinsi Maluku. 

Orde Reformasi
Pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, muncul pemikiran untuk melakukan percepatan pembangunan di beberapa wilayah potensial dengan membentuk provinsi-provinsi baru. Provinsi Maluku termasuk salah satu wilayah potensial yang perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui pemekaran wilayah provinsi, terutama karena laju pembangunan antara wilayah utara dan selatan dan atau antara wilayah tengah dan tenggara yang tidak serasi.
Atas dasar itu, pemerintah membentuk Provinsi Maluku Utara (dengan ibukota sementara di Ternate) yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dengan demikian provinsi ini secara resmi berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Provinsi Maluku dengan wilayah administrasi terdiri atas Kabupaten Maluku Utara,  Kota Ternate dan Kabupaten Maluku Utara. Selanjutnya dibentuk lagi beberapa daerah otonom baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Tidore.

V. Pemerintahan


Sofifi Ibukota Propinsi Maluku Utara
Sumber Foto : skyscrapercity.com


Kabupaten dan Kota
No.
Kabupaten/Kota
Ibu kota
1
Kabupaten Halmahera Barat
Jailolo
2
Kabupaten Halmahera Tengah
Weda
3
Kabupaten Halmahera Utara
Tobelo
4
Kabupaten Halmahera Selatan
Labuha
5
Kabupaten Halmahera Timur
Maba
6
Kabupaten Kepulauan Sula
Sanana
7
Kabupaten Pulau Morotai
Daruba
8
Kabupaten Pulau Taliabu
Bobong
9
Kota Ternate
Ternate
10
Kota Tidore Kepulauan
Soasiu
*
Ibukota Sofifi
  




















ENSIKLOPEDI LAINNYA


Terkini Indonesia

Terbaik Indonesia

Belanja Indonesia Lihat Lebih Lengkap >>>




Travelling Kita

Comments
0 Comments
 
Copyright ©2015 - 2020 THE COLOUR OF INDONESIA. Designed by -Irsah
Back to top
THE COLOUR OF INDONESIA