indonesaEnglish
GIIIPPPPPPPPPPPP

Jumat, 07 November 2014

Demografi Sumatera Utara

Jumat, 07 November 2014

I. Penduduk

Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990, penduduk Sumatera Utara berjumlah 10,81 juta jiwa, dan pada tahun 2010 jumlah penduduk Sumatera Utara telah meningkat menjadi 12,98 juta jiwa. 

Kepadatan penduduk Sumatera Utara pada tahun 1990 adalah 143 jiwa per km² dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 178 jiwa per km². Dengan Laju Pertumbuhan Penduduk dari tahun 2000-2010 sebesar 1,10 persen. 

Kadar Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara setiap tahunnya tidak tetap. Pada tahun 2000 TPAK di daerah ini sebesar 57,34 persen, tahun 2001 naik menjadi 57,70 persen, tahun 2002 naik lagi menjadi 69,45 persen.

Suku bangsa 
Sumatera Utara merupakan provinsi multietnis dengan BatakNias, dan Melayu sebagai penduduk asli wilayah ini. Daerah pesisir timur Sumatera Utara, pada umumnya dihuni oleh orang-orang Melayu. 

Pantai barat dari Barus hingga Natal, banyak bermukim orang Minangkabau. Wilayah tengah sekitar Danau Toba, banyak dihuni oleh Suku Batak yang sebagian besarnya beragama Kristen

Suku Nias berada di kepulauan sebelah barat. Sejak dibukanya perkebunan tembakau di Sumatera Timur, pemerintah kolonial Hindia Belanda banyak mendatangkan kuli kontrak yang dipekerjakan di perkebunan. Pendatang tersebut kebanyakan berasal dari etnis Jawa dan Tionghoa. 

Pusat penyebaran suku-suku di Sumatera Utara, sebagai berikut :

  1. Suku Melayu : Pesisir Timur, terutama di kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Langkat
  2. Suku Batak Karo : Kabupaten Karo
  3. Suku Batak Toba : Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba Samosir
  4. Suku Batak Mandailing/Angkola : Kabupaten Tapsel, Kabupaten Mandailing Natal
  5. Suku Batak Pesisir : Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga
  6. Suku Batak Simalungun : Kabupaten Simalungun
  7. Suku Batak Pakpak : Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat
  8. Suku Nias : Pulau Nias
  9. Suku Minangkabau : Kota Medan, Kabupaten Batubara, Pesisir barat
  10. Suku Aceh : Kota Medan
  11. Suku Jawa : Pesisir timur
  12. Suku Tionghoa : Perkotaan pesisir timur & barat. 

Bahasa 
Pada dasarnya, bahasa yang dipergunakan secara luas adalah Bahasa Indonesia

Suku Melayu Deli mayoritas menuturkan Bahasa Indonesia karena kedekatannya dengan Bahasa Melayu yang menjadi bahasa ibu masyarakat Deli. Pesisir timur seperi wilayah Serdang Bedagai, Pangkalan Dodek, Batubara, Asahan, dan Tanjung Balai, memakai Bahasa Melayu dialek "o" begitu juga di Labuhan Batu dengan sedikit perbedaan ragam. 

Di Kabupaten Langkat masih menggunakan bahasa Melayu dialek "e" yang sering juga disebut bahasa Maya-maya. Mayarakat Jawa di daerah perkebunan, menuturkan Bahasa Jawa sebagai pengantar sehari-hari.

Di kawasan perkotaan, orang Tionghoa lazim menuturkan Bahasa Hokkian selain bahasa Indonesia. 

Di pegunungan, masyarakat Batak menuturkan Bahasa Batak yang terbagi atas empat logat (Silindung-Samosir-Humbang-Toba). Bahasa Nias dituturkan di Kepulauan Nias oleh suku Nias. 

Sedangkan orang-orang di pesisir barat, seperti Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Mandailing Natal menggunakan Bahasa Minangkabau.

Agama

Agama utama di Sumatera Utara adalah:
Islam : terutama dipeluk oleh suku Melayu, Pesisir, Minangkabau,Jawa, Aceh, suku Batak Mandailing, sebagian Batak Karo, Simalungun dan Pakpak
. Kristen (Protestan dan Katolik): terutama dipeluk oleh suku Batak Karo, Toba, Simalungun, Pakpak, Mandailing dan Nias
Hindu: terutama dipeluk oleh suku Tamil di perkotaan
. Buddha: terutama dipeluk oleh suku Peranakan di perkotaan
. Konghucu : terutama dipeluk oleh suku Peranakan di perkotaan
Parmalim: dipeluk oleh sebagian suku Batak yang berpusat di Huta Tinggi
. Animisme: masih ada dipeluk oleh suku Batak, yaitu Pelebegu Parhabonaron dan kepercayaan sejenisnya 

Pendidikan 
Pada tahun 2005 jumlah anak yang putus sekolah di Sumut mencapai 1.238.437 orang, sementara jumlah siswa miskin mencapai 8.452.054 orang.

Dari total APBD 2006 yang berjumlah Rp 2.204.084.729.000, untuk pendidikan sebesar Rp 139.744.257.000, termasuk dalam pos ini anggaran untuk bidang kebudayaan.

Jumlah total kelulusan siswa yang ikut Ujian Nasional pada tahun 2005 mencapai 87,65 persen atau 335.342 siswa dari 382.587 siswa tingkat SMP/SMA/SMK sederajat peserta UN . Sedangkan 12,35 persen siswa yang tidak lulus itu berjumlah 47.245 siswa.
Kesehatan

  • Secara umum, angka penemuan kasus baru tuberculosis (TBC) di Sumatera Utara mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 kasus TBC diperkirakan berkisar 160/100.000 penduduk. Jika jumlah penduduk Sumatera Utara tercatat 12 juta jiwa, maka penderita TBC di daerah ini sebanyak 19.000.
  • Jumlah penderita HIV/AIDS di Sumatera Utara hingga Oktober 2005 tercatat 301 orang, yakni 26 orang asing dan 276 warga negara Indonesia. Sementara jumlah korban yang HIV/AIDS yang meninggal dunia hingga Agustus 2005 berjumlah 34 orang. 

Tenaga kerja 
  • Angkatan Kerja. Pada tahun 2002 angkatan kerja di Sumut mencapai 5.276.102 orang. Jumlah itu naik 4,72% dari tahun sebelumnya. Kondisi angkatan kerja itu juga diikuti dengan naiknya orang yang mencari pekerjaan. Jumlah pencari kerja pada 2002 mencapai 355.467 orang. Mengalami kenaikan 57,82% dari tahun sebelumnya.
  • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Jumlah TPT di Sumut naik dari 4,47% pada 2001 menjadi 6,74% pada 2002. TPT tertinggi terjadi di Kota Medan mencapai 13,28%, diikuti Kota Sibolga (11,71%), Kabupaten Langkat (11,06%), dan Kodya Tebing Tinggi (10,91%).
  • Angkatan Kerja. Penduduk yang tergolong angkatan kerja berjumlah 5,1 juta jiwa. Sekitar 34% berstatus sebagai majikan, bekerja sendiri (20%), dan pekerja keluarga (23%). Skala usaha tergambar pada komposisi yang didominasi oleh usaha kecil sekitar 99,8% dan hanya sekitar 0,2% yang tergolong usaha besar.
  • Pendidikan Pekerja. Tingkat pendidikan sebagian besar tenaga kerja. Pekerja yang berpendidikan tidak tamat sekolah dasar (SD) atau sampai tamat SD mencapai 48,96%. Lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) mencapai 23%. Sedangkan lulusan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) mencapai 24,08%. Sementara itu, lulusan perguruan tinggi hanya 3,95%.

II. Perekonomian

Energi
Sumatera Utara kaya akan sumber daya alam berupa gas alam di daerah Tandam, Binjai dan minyak bumi di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat yang telah dieksplorasi sejak zaman Hindia Belanda. 

Selain itu di Kuala Tanjung, Kabupaten Asahan juga terdapat PT Inalum yang bergerak di bidang penambangan bijih dan peleburan aluminium yang merupakan satu-satunya di Asia Tenggara. 

Sungai-sungai yang berhulu di pegunungan sekitar Danau Toba juga merupakan sumber daya alam yang cukup berpotensi untuk dieksploitasi menjadi sumber daya pembangkit listrik tenaga air. 

PLTA Asahan yang merupakan PLTA terbesar di Sumatra terdapat di Kabupaten Toba Samosir.

Selain itu, di kawasan pegunungan terdapat banyak sekali titik-titik panas geotermal yang sangat berpotensi dikembangkan sebagai sumber energi panas maupun uap yang selanjutnya dapat ditransformasikan menjadi energi listrik.

Pertanian dan perkebunan
Provinsi ini tersohor karena luas perkebunannya, hingga kini, perkebunan tetap menjadi primadona perekonomian provinsi. Perkebunan tersebut dikelola oleh perusahaan swasta maupun negara. BUMN Perkebunan yang arealnya terdapat di Sumatera Utara, antara lain PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II), PTPN III dan PTPN IV.


Selain itu Sumatera Utara juga tersohor karena luas perkebunannya. Hingga kini, perkebunan tetap menjadi primadona perekonomian provinsi. Perkebunan tersebut dikelola oleh perusahaan swasta maupun negara. 


Sumatera Utara menghasilkan karet, coklat, teh, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kelapa, kayu manis, dan tembakau. Perkebunan tersebut tersebar di Deli SerdangLangkatSimalungunAsahanLabuhanbatu, dan Tapanuli Selatan.

  • Luas pertanian padi. Pada tahun 2005 luas areal panen tinggal 807.302 hektare, atau turun sekitar 16.906 hektare dibanding luas tahun 2004 yang mencapai 824.208 hektare. Produktivitas tanaman padi tahun 2005 sudah bisa ditingkatkan menjadi berkisar 43,49 kwintal perhektar dari tahun 2004 yang masih 43,13 kwintal per hektare, dan tanaman padi ladang menjadi 26,26 kwintal dari 24,73 kwintal per hektare. Tahun 2005, surplus beras di Sumatera Utara mencapai 429 ton dari sekitar 2.1.27 juta ton total produksi beras di daerah ini.
  • Luas perkebunan karet. Tahun 2002 luas areal tanaman karet di Sumut 489.491 hektare dengan produksi 443.743 ton. Sementara tahun 2005, luas areal karet menurun atau tinggal 477.000 hektare dengan produksi yang juga anjlok menjadi hanya 392.000 ton.
  • Irigasi. Luas irigasi teknis seluruhnya di Sumatera Utara seluas 132.254 ha meliputi 174 Daerah Irigasi. Sebanyak 96.823 ha pada 7 Daerah Irigasi mengalami kerusakan sangat kritis.
  • Produk Pertanian. Sumatera Utara menghasilkan karet, cokelat, teh, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kelapa, kayu manis, dan tembakau. Perkebunan tersebut tersebar di Deli SerdangLangkatSimalungunAsahanLabuhanbatu, dan Tapanuli Selatan. Komoditas tersebut telah diekspor ke berbagai negara dan memberikan sumbangan devisa yang sangat besar bagi Indonesia. Selain komoditas perkebunan, Sumatera Utara juga dikenal sebagai penghasil komoditas holtikultura (sayur-mayur dan buah-buahan); misalnya Jeruk Medan, Jambu Deli, Sayur Kol, Tomat, Kentang, dan Wortel yang dihasilkan oleh Kabupaten Karo, Simalungun dan Tapanuli Utara. Produk holtikultura tersebut telah diekspor ke Malaysia dan Singapura.

Perbankan 
Selain bank umum nasional, bank pemerintah serta bank internasional, saat ini di Sumut terdapat 61 unit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan 7 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). 

Data dari Bank Indonesia menunjukkan, pada Januari 2006, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diserap BPR mencapai Rp 253.366.627.000 dan kredit mencapai Rp 260.152.445.000. Sedangkan aktiva mencapai Rp 340.880.837.000.

Sarana dan prasarana
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara juga sudah membangun berbagai prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar perdagangan baik antar kabupaten maupun antar provinsi. Sektor swasta juga terlibat dengan mendirikan berbagai properti untuk perdagangan, perkantoran, hotel dan lain-lain. 

Tentu saja sektor lain, seperti koperasi, pertambangan dan energi, industri, pariwisata, pos dan telekomunikasi, transmigrasi, dan sektor sosial kemasyarakatan juga ikut dikembangkan. 

Untuk memudahkan koordinasi pembangunan, maka Sumatera Utara dibagi ke dalam empat wilayah pembangunan.
Pertambangan 

Ada tiga perusahaan tambang terkemuka di Sumatera Utara:
  • Sorikmas Mining (SMM)
  • Newmont Horas Nauli (PTNHN).
  • Dairi Prima Mineral

Transportasi

Di Sumatera Utara terdapat 2.098,05 kilometer jalan negara, yang tergolong mantap hanya 1.095,70 kilometer atau 52,22 persen dan 418,60 kilometer atau 19,95 persen dalam keadaan sedang, selebihnya dalam keadaan rusak. Sementara dari 2.752,41 kilometer jalan provinsi, yang dalam keadaan mantap panjangnya 1.237,60 kilometer atau 44,96 persen, sementara yang dalam keadaan sedang 558,46 kilometer atau 20,29 persen. 

Halnya jalan rusak panjangnya 410,40 kilometer atau 14,91 persen dan yang rusak berat panjangnya 545,95 kilometer atau 19,84 persen. Dari sisi kendaraan, terdapat lebih 1,38 juta kendaraan roda dua dan empat di Sumatera Utara. 

Dari jumlah itu, sebanyak 873 ribu lebih berada di Kota Medan.

Di Sumatera Utara terdapat 7 bandar udara[, terdiri dari 1 bandar udara berstatus internasional dan 6 bandara domestik, seperti berikut ini :

  1. Bandar Udara Aek Godang
  2. Bandar Udara Binaka
  3. Bandar Udara Dr. Ferdinand Lumban Tobing
  4. Bandar Udara Internasional Kuala Namu
  5. Bandar Udara Lasondre
  6. Bandar Udara Sibisa
  7. Bandar Udara Silangit 

Ekspor & impor 
Kinerja ekspor Sumatera Utara cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 tercatat perolehan devisa mencapai US$4,24 miliar atau naik 57,72% dari tahun sebelumnya dari sektor ini.

Ekspor kopi dari Sumatera Utara mencapai rekor tertinggi 46.290 ton dengan negara tujuan ekspor utama Jepang selama lima tahun terakhir. Ekspor kopi Sumut juga tercatat sebagai 10 besar produk ekspor tertinggi dengan nilai US$3,25 juta atau 47.200,8 ton periode Januari hingga Oktober 2005.

Dari sektor garmen, ekspor garmen cenderung turun pada Januari 2006. Hasil industri khusus pakaian jadi turun 42,59 persen dari US$ 1.066.124 pada tahun 2005, menjadi US$ 2.053 pada tahun 2006 pada bulan yang sama.

Kinerja ekspor impor beberapa hasil industri menunjukkan penurunan. Yakni furniture turun 22,83 persen dari US$ 558.363 (2005) menjadi US$ 202.630 (2006), plywood turun 24,07 persen dari US$ 19.771 menjadi US$ 8.237, misteric acid turun 27,89 persen yakni dari US$ 115.362 menjadi US$ 291.201, stearic acid turun 27,04 persen dari US$ 792.910 menjadi US$ 308.020, dan sabun noodles turun 26 persen dari AS.689.025 menjadi US$ 248.053.

Kinerja ekspor impor hasil pertanian juga mengalami penurunan yakni minyak atsiri turun 18 persen dari US$ 162.234 menjadi US$ 773.023, hasil laut/udang, minyak kelapa dan kopi robusta juga mengalami penurunan cukup drastis hingga mencapai 97 persen. Beberapa komoditi yang mengalami kenaikan (nilai di atas US$ Juta) adalah biji kakao, hortikultura, kopi arabica, CPO, karet alam, hasil laut (non udang). Untuk hasil industri yakni moulding, ban kendaraan dan sarung tangan karet. 


APBD 
Pada tahun 2006 ditargetkan Rp2,087 triliun. Angka tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,354 triliun, dana perimbangan Rp723,65 miliar, dan Lain-lain. 

Pendapatan yang sah sebesar Rp23,915 miliar. Khusus sektor PAD terdiri dari pajak daerah Rp 1,270 triliun, retribusi daerah Rp 10,431 miliar, laba BUMD sebesar Rp 48,075 miliar, dan lain-lain pendapatan Rp 25,963 miliar. 

Perolehan dari dana perimbangan meliputi Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp 183,935 miliar dan Dana Alokasi Umum Rp 539,718 miliar. Sedangkan perolehan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah diperoleh dari Iuran Jasa Air Rp 8,917 miliar.

III. Sejarah 
Sumatera Utara lahir tanggal 15 April 1948 dengan wilayah mencakup tiga keresidenan, yaitu, Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli. Ibu kotanya waktu itu belum di Medan, melainkan di Kutaraja, sekarang Banda Aceh. 

Gubernur Sumatera Utara yang pertama dijabat oleh Mr. S.M. Amin.

Berdasarkan penemuan arkeologi, Sumatera Utara diketahui dihuni sejak zaman Mesolitikum. Penghuninya disebut sebagai orang Austro Melanesoid, banyak mendiami daerah muara sungai. 

Pada tahun 2000 SM, Sumatera Utara mulai dihuni oleh orang Proto Melayu dan kemudian dihuni pula oleh orang Deutro Melayu yang berasal dari daerah bagian selatan Cina.

Pada awal tarikh Masehi, penghuni Sumatera Utara sudah menjalin hubungan dagang dengan orang-orang dari India dan Cina. Sekitar tahun 775 Masehi, Sumatera Utara termasuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. 

Pemerintahan dengan system Kerajaan di Sumatera Utara muncul pada abad 15, yaitu dengan munculnya Kerajaan Nagur, Aru, Panai, dan Batangiou. Pada suatu ketika, terjadi peperangan antara Kerajaan Nagur dan Kerajaa Batangiou yang dimenangkan oleh Kerajaan Nagur. 

Karena kemenangan dalam peperangan tersebut, Kerajaan Nagur menjadi penguasa seluruh Simalungun.

Pada abad 16, di Tapanuli muncul suatu kerajaan yang didirikan oleh keturunan Sisingamangaraja, yaitu Kerajaan Batak. 

Kerajaan ini kemudian mencakup seluruh Tapanuli, sampai ke Angloka, Mandailing, dan Dairi. 

Sementara itu, di daerah pesisir timur Sumatera Utara terdapat sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Aru. Wilayahnya meliputi daerah yang sangat luas, dari perbatasan Aceh sampai ke muara sungai Barumun, meliputi daerah Langkat, Deli Serdang, Asahan, dan Labuhan Batu.

Ketiga kerajaan di atas, yaitu, Nagur, Batak, dan Aru terus menerus terlibat persaingan memperebutkan hegemoni di wilayah Sumatera Utara. 

Kekuasaan Kerajaan Nagur semakin luas, meliputi daerah pedalaman Asahan, Serdang Hulu, Tanah Karo sampai ke daerah Gayo atas, meliputi seluruh daerah pedalaman bagian utara Sumatera Utara. 

Sementara itu Kerajaan Batak (Sisingamangaraja) memperluah pengaruhnya ke seluruh Tapanuli, beberapa daerah di tanah Karo, bahkan kemudian merebut wilayah Simalungun yang sebelumnya di bawah kekuasaan Kerajaan Nagur. 

Sedangkan Kerajaan Aru, ketika itu mendapat ancaman dari tiga kekuasaan bedar di Selat Malaka, yaitu, Aceh, Portugis, dan Johor. Untuk menghindari ancaman itu, pusat Kerajaan Aru dipindah ke daerah pedalaman, yaitu di Deli Tua, sekarang wilayahnya sekitar sepuluh kilometer dari Medan. 

Pengaruh Aceh ke Sumatera Utara masuk pada abad 17. Seorang Panglima Aceh bernama Gocah Pahlawan dating ke Deli Tua dan menikah dengan putrid Wan Baluan dari Sunggal. Gocah Pahlawan inilah yang menurunkan raja-raja Deli dan raja-raja Serdang. 

Pada tahun 1669, beberapa daerah pesisir timur Sumatera Utara direbut oleh Siak. Siak kemudian menyusun pemerintahan berdasarkan aturan Minangkabau.

Pada abad 19, pengaruh Belanda mulai masuk. pada tanggal 1 Februari 1859, Siak menandatangani penjanjian penting dengan Belanda. Isinya adalah pengakuan dari penguasa Siak bahwa daerahnya termasuk dalam kekuasaan Belanda. 

Belanda juga diizinkan membangun pangkalan di Bengkalis dan daerah yang yang dirasa perlu. Belanda juga diizinkan, bila perlu, mengutip pajak di daerah-daerah kekuasaan Siak.

Belanda kemudian mengangkat seorang Asisten Residen di Siak. Kekuasaan Belanda ketika itu meliputi seluruh daerah jajahan Siak, yaitu daerah pesisir timur Sumatera. 

Sementara itu, di wilayah pesisir barat Sumatera Utara, kekuasaan Belanda mulai masuk sejak berakhirnya perang Paderi di Sumatera Barat. 

Untuk wilayah tanah batak pedalaman, cengkraman kekuasaan Belanda ditandai dengan adanya "perjanjian tembaga". Penjanjian tersebut berisi permintaan bantuan raja Gedombang dari Mandailing terhadap Belanda untuk menghadapi Paderi. Dengan adanya perjanjian tersebut, Belanda mulai menancapkan pengaruhnya di pedalaman Sumatera Utara. Selain itu, Belanda juga menyerang dan memduduki Pulau Nias pada tahun 1863.

Pada tahun 1834, Belanda mendirikan Keresidenan Tapanuli. 

Pusat keresidenan berada di Sibolga dan menguasai empat daerah afdeling, yaitu, Sibolga en Omstreken, Angkola en Sipirok, Batakladen, dan Nias. Pada tanggal 1 Maret 1887, Belanda membentuk keresidenan di daerah Sumatera Timur. Keresidenan Sumatera Timur berpusat di Medan, terdiri atas empat daerah afdeling, yaitu, Deli Serdang, Simalungun dan Karolanden, Langkat, dan Asahan.

Perluasan kekuasaan Belanda itu, banyak menimbulkan perlawanan rakyat. Namun, semua perlawanan tersebut tidak diorganisir dengan baik dan selalu dalam kekuatan yang kecil sehingga Belanda dapat meredam semua perlawanan tersebut. 

Perlawanan sengit baru terlihat ketika Belanda memperluas kekuasaannya ke daerah pedalaman, yaitu, tanah Batak. Perlawanan dipimpin oleh Sisingamangaraja XII. Perlawanan tersebut tersebar luas, selain di Toba, juga mencapai daerah kekuasaan Sisingamangaraja lainnya seperti Aceh Tenggara, Dairi, Pakpak, Karo, Simalungun, dan Toba sebelah selatan. Perlawanan Sisingamangaraja berlangsung 30 tahun, yaitu dari tahun 1877 sampai 1907. 

Setelah mematahkan perlawanan Sisingamangaraja ini, berarti Belanda sudah menguasai Sumatera Utara secara penuh.

Perlawanan terhadap Belanda mulai muncul kembali pada awal abad 20. Kali ini pergerakan lebih secara politik dan digerakan oleh tokoh-tokoh yang berpendidikan seperti Tan Malaka, Dr. Pirngadi dan Adenan Nur Lubis. 

Pada saat itu, banyak bermunculan organisasi-organisasi politik yang sebagian diantaranya merupakan cabang dari organisai yang berpusat di Jakarta. Mereka adalah Syarikat Ilam, PNI, Gerindo, Partindo, Al Jami'atul Washliyah, NU, Muhammadiyah, dan organiasi-organiasi pergerakan lain.

Di Tapanuli terdapat pula organisasi keagamaan, khususnya gerejani yang masuk ke daerah ini sejak abad 19. Pengaruh nasionalisme mulai terasa dalam gereja sekitar tahun 1930. 

Sejumlah orang Batak yang tergabung dalam  perkumpulan Hatopan Kristen Batak mengkritik gereja yang masih dipimpin oleh bangsa asing.

Pada tanggal 13 Maret 1942, Tentara Jepang memasuki Medan. Mereka kemudian menduduki Mesjid Raya untuk dijadikan benteng. 

Dalam waktu ingkat, pasukan Jepang dapat menduduki kota-kota penting di Sumatera Utara. Raja-raja di Sumatera Utara kemudian diperintah untuk membantu pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah Jepang. Jepang memerintah di Sumatera Utara secara sewenang-wenang, dan menyengsarakan rakyat. 

Diantara kebijakan yang menyengsarakan rakyat adalahRomusha. Romusha bertujuan memobilisasi seluruh rakyat untuk membantu Jepang dalam pembangunan pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Banyak diantara para romusha ini dikirim ke luar negeri seperti Birma, Thailand dan tempat lain untuk dipekerjakan secara paksa dan tidak manusiawi.

Dua hari setelah Jepang menyerah kepada sekutu, yaitu pada17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. 

Di awal kemerdekaan ini, Sumatera Utara termasuk dalam wilayah provinsi Sumatera. Seperti diuraikan di atas, pada tanggal 15 April 1948, Sumatera Utara terbentuk dengan wilayah mencakup tiga keresidenan, yaitu, Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli.

Pada tanggal 3 Oktober 1945, Dr. F. Lumbantobing diangkat sebagai residen Tapanuli. Selanjutnya dilakukan pembentukan KNI di seluruh wilayah yang disertai dengan pembentukan Pemuda Republik Indonesia (PRI). 

Dalam memperingati tiga bulan proklamasi kemerdekaan, tapatnya tanggal 17 Oktober 1945, di Tarutung dilakukan rapat umum yang dihariri oleh seluruh rakyat setempat. Dalam kesempatan itu, rakyat mengucapkan ikrar setia kepada pemerintah Republik Indonesia. 

Pada era RIS, identitas Sumatera Utara hilang karena wilayahnya masuk dalam Negara Sumatera Timur. 

Pada tanggal 15 Agustus 1950, pasca kembalinya RI dari bentuk RIS ke NKRI, provinsi Sumatera Utara kembali terbentuk dengan wilayah mencakup tiga keresidenan, yaitu, Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli dengan Medan ditetapkan sebagai Ibukotanya. 

Gubernur definitif pertamanya adalah A. Hakim yang kemudian pada tahun 1953 diganti oleh Mr. S.M. Amin. Pada tahun 1956, Aceh berdiri sendiri sebagai provinsi, dengan demikian wilayah Sumatera Utara hanya mencakup wilayah Sumatera Timur dan Tapanuli. Kondisi wilayah ini tetap sampai sekarang. 

Pada tahun 1956 ini SM. Amin diganti oleh St. Kumala Pontas yang menjabat gubernur sampai  tahun 1960.  

Sampai awal terbentuknya rezim Orde Baru, Sumatera Utara masih disibukan dengan konflik-konflik baik vertical ataupu horizontal. Akibat konflik tersebut, empat gubernur berikutnya tidak bisa melakukan pembangunan. Mereka adalah Raja Junjungan Lubis (1960-1963), Eny Karim (1963-1963), Ulung Sitepu (1963-1965), dan P.R. Telaumbanua (1965-1967). Pembangunan daerah baru bias dilakukan di era Orde Baru.  Gubernur yang menjabat pertama di era Orde Baru adalah Brigjen Marah Halim Harahap (1967-1978). Gubernur berikutnya adalah Mayjen E.W.P. Tambunan (1978-1983), Mayjen Kaharuddin Nasution (1983-1988), Mayjen Raja Inal Siregar (1988-1998), Mayjen Teungku Rizal Nurdin (1998-2005), Rudolf Pardede (2005-2008), dan Syamsul Arifin (2008-2013).

IV . Pemerintahan

Pusat pemerintahan Sumatera Utara terletak di kota Medan. Sebelumnya, Sumatera Utara termasuk ke dalam Provinsi Sumatra sesaat Indonesia merdeka pada tahun 1945.

Tahun 1950, Provinsi Sumatera Utara dibentuk yang meliputi eks karesidenan Sumatera Timur, Tapanuli, dan Aceh. Tahun 1956, Aceh memisahkan diri menjadi Daerah Istimewa Aceh.

Sumatera Utara dibagi kepada 25 kabupaten, 8 kota (dahulu kotamadya), 325 kecamatan, dan 5.456 kelurahan/desa.

Daftar kabupaten/kota di Sumatera Utara
No.
Kabupaten/Kota
Ibu kota
1
Kabupaten Asahan
Kisaran
2
Kabupaten Batubara
Limapuluh
3
Kabupaten Dairi
Sidikalang
4
Kabupaten Deli Serdang
Lubuk Pakam
5
Kabupaten Humbang Hasundutan
Dolok Sanggul
6
Kabupaten Karo
Kabanjahe
7
Kabupaten Labuhanbatu
Rantau Prapat
8
Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Kota Pinang
9
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Aek Kanopan
10
Kabupaten Langkat
Stabat
11
Kabupaten Mandailing Natal
Panyabungan
12
Kabupaten Nias
Gunung Sitoli
13
Kabupaten Nias Barat
Lahomi
14
Kabupaten Nias Selatan
Teluk Dalam
15
Kabupaten Nias Utara
Lotu
16
Kabupaten Padang Lawas
Sibuhuan
17
Kabupaten Padang Lawas Utara
Gunung Tua
18
Kabupaten Pakpak Bharat
Salak
19
Kabupaten Samosir
Pangururan
20
Kabupaten Serdang Bedagai
Sei Rampah
21
Kabupaten Simalungun
Raya
22
Kabupaten Tapanuli Selatan
Sipirok
23
Kabupaten Tapanuli Tengah
Pandan
24
Kabupaten Tapanuli Utara
Tarutung
25
Kabupaten Toba Samosir
Balige
26
Kota Binjai
Binjai Kota
27
Kota Gunungsitoli
-
28
Kota Medan
-
29
Kota Padangsidempuan
-
30
Kota Pematangsiantar
-
31
Kota Sibolga
-
32
Kota Tanjungbalai
-
33
Kota Tebing Tinggi
-

Pemekaran daerah
Dengan dimekarkannya kembali Kabupaten Tapanuli Selatan, maka provinsi ini memiliki kabupaten baru, yaitu Kabupaten Padang Lawas yang beribukota di Sibuhuan dengan dasar hukum UURI No. 38/2007 dan Kabupaten Padang Lawas Utara yang beribukota di Gunung Tua dengan dasar hukum UURI No. 37/2007. 

Pulau Nias diwacanakan akan dimekarkan kembali, yaitu dengan membentuk Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kota Gunung Sitoli 

Perwakilan 
DPRD Sumatera Utara hasil Pemilu Legislatif 2014 tersusun dari 9 partai, dengan perincian sebagai berikut:

DPRD Sumatera Utara
2014-2019
 Partai
Kursi
 Partai Golkar
17
 PDI-P
16
 Partai Demokrat
14
 Partai Gerindra
13
 Partai Hanura
10
 PKS
9
 PAN
6
 Partai NasDem
5
 PPP
4
 PKB
3
 PKPI
3
Total
100




Sumber Terkait :
Sumber :
http://kebudayaanindonesia.net/
http://alamendah.org/
Sumber Utama :
Wikipedia.com



Ensiklopedi Sumatera Utara



Sumatera Lainnya




Ensiklopedi Indonesia























Nikmati Perjalanan Kekinian Anda Dengan Kami ! - Senopati Tour Madiun

Lihat Lebih Lengkap>>>



Terkini Indonesia

Terbaik Indonesia

Belanja Indonesia Lihat Lebih Lengkap >>>




Travelling Kita

Comments
0 Comments
 
Copyright ©2015 - 2020 THE COLOUR OF INDONESIA. Designed by -Irsah
Back to top
THE COLOUR OF INDONESIA