1. Penduduk

Hampir 40% penduduk Kalimantan Utara adalah Suku Jawa yang merupakan kelompok terbesar, disusul penduduk asal Sulawesi Selatan. Selebihnya merupakan penduduk asli Kalimantan yaitu Suku Banjar, Suku Bulungan, Suku Dayak, Suku Tidung dan Suku Kutai. Sebagian besar pendudk Kalimantan Utara menganut Agam Islam (75.1%), dan sisanya Kristen Protestan (20.4%), Katolik (2.6%) , Budha (1.7) Serta Hindu dan Konghucu (0,2%)

II. Ekonomi

Alasan pembentukan Provinsi Kaltara, yaitu kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah perbatasan kurang tersentuh. Ini disebabkan antara lain oleh terhambatnya koordinasi pembangunan. “Tangan-tangan” pemerintah untuk melakukan pembangunan di berbagai sektor tidak sampai ke daerah tersebut karena hanya fokus pada 1 (satu) bidang saja, yakni keamanan. Isu yang selalu mencuat seputar perbatasan adalah pengamanan wilayah Indonesia dari caplokan negara tetangga, sehingga menegasikan aspek lainnya. Harapan pemekaran wilayah baru ini adalah fokus dan lancarnya pelayanan kepada masyarakat disekitar, pembangunan wilayah berkarakter budaya setempat, dan kesejahteraan yang nyata. Asumsi yang dibangun adalah; solusi kepada persoalan kesejahteraan, peningkatan ekonomi, pembangunan struktur dan infrastruktur akan tercapai maksimal bila daerah perbatasan di-manage oleh suatu pemerintahan dalam bentuk provinsi. Oleh karenanya, persetujuan terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi ke-34 di Indonesia patut di syukuri.

Akselerasi pembangunan di Kalimantan Utara

Seperti diketahui bersama, selain meliputi wilayah daratan di bagian utara dari Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Utara yang baru saja disetujui pembentukannya juga meliputi ratusan pulau besar dan kecil yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia. Pulau Sebatik, misalnya, dengan luas 414 kilometer persegi dibagi dua dengan Malaysia. Pulau lain yang dekat dengan garis perbatasan adalah Nunukan, Bukat dan Sinualan. Kabupaten Nunukan merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, memiliki luas wilayah 14.493 kilometer persegi. Beberapa negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia telah mengembangkan daerah perbatasannya sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang telah maju dengan berbagai sarana dan prasarana fisik yang lengkap, serta sumberdaya manusia yang berkualitas. Demikian juga di Provinsi baru ini, jangkauan Malaysia terhadap penduduk Kalimantan Utara meliputi berbagai aspek mulai dari perekonomian, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, hingga administrasi kependudukan. Masyarakat perbatasan, menjadi dilematis dan serba salah disatu sisi. Ada merah putih di dalam dadanya, namun bukan “merah putih” sendiri yang memberi penghidupan layak kepada mereka sehari-hari. Pemerintah belum sanggup memberi perhatian sampai ke wilayah perbatasan pada kenyataannya. Sungguh dilematis!

Begitu disahkan menjadi provinsi baru, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tidak boleh hanya berjalan saja. Dia harus sprint mengejar ketertinggalan selama ini, dan segera mewujudkan harapan masyarakat sekitar yang begitu merindukan kesejahteraan. Untuk itulah diperlukan pemetaan wilayah yang cermat dan komprehensif. Perencanaan pembangunan di Kalimantan Utara, diharapkan bisa mendetail dan terhubung dalam satu sistem dan manajemen yang paripurna, karena posisinya yang sangat strategis di wilayah perbatasan. Sekali lagi, jika issue “perbatasan” menjadi concern utama terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara, maka akselerasi pembangunan di wilayah perbatasan tersebut menjadi keniscayaan!

III. Pendidikan

Universitas

Sekolah Tinggi

Politeknik

Akademi

 IV. Sejarah

Sejarah Sebelum Pembentukan

Dalam sejarahnya negeri-negeri di bagian utara pulau Kalimantan, yang meliputi Sarawak, Brunei dan sebagian besar Sabah adalah wilayah mandala negara Kesultanan Brunei yang berbatasan dengan mandala negara Kerajaan Berau. Sejak masa Hindu hingga masa sebelum terbentuknya Kesultanan Bulungan, daerah yang sekarang menjadi wilayah provinsi Kalimantan Utara hingga daerah Kinabatangan di Sabah bagian Timur merupakan wilayah mandala negara Berau yang dinamakan Nagri Marancang Namun belakangan sebagian utara Nagri Marancang (alias Sabah bagian Timur) terlepas dari Berau karena diklaim sebagai wilayah mandala Brunei, kemudian oleh Brunei dihadiahkan kepada Kesultanan Sulu dan Suku Suluk mulai bermukim di sebagian wilayah tersebut. Kemudian kolonial Inggris menguasai sebelah utara Nagri Marancang dan Belanda menguasai sebelah selatan Nagri Marancang (sekarang provinsi Kaltara).

Wilayah yang menjadi propinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan menjadi daerah perluasan pengaruh Kesultanan Sulu. Namun Kerajaan Berau (yang merupakan induk dari Kesultanan Bulungan) menurut Hikayat Banjar termasuk salah satu vazal atau negara bagian di dalam mandala negara Kesultanan Banjar sejak zaman dahulu kala, ketika Kesultanan Banjar masih bernama Kerajaan Negara Dipa (masa Hindu)  Sampai tahun 1850, negeri Bulungan masih diklaim sebagai negeri bawahan dalam mandala negara Kesultanan Sulu [bekas bawahan Brunei].Namun dalam tahun 1853, negeri Bulungan sudah dimasukkan dalam wilayah Hindia Belanda atau kembali menjadi bagian dari Berau. Walaupun belakangan negeri Bulungan dibawah kekuasaan Pangeran dari Brunei , namun negeri tersebut masih tetap termasuk dalam mandala negara Berau. Berdasarkan perjanjian antara negara Kesultanan Banjar dengan VOC Belanda yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 1787 dan 4 Mei 1826, maka secara hukum negara Kesultanan Banjar menjadi daerah protektorat VOC Belanda dan beberapa daerah bagian dan negara bagian yang diklaim sebagai bekas vazal Banjar diserahkan sebagai properti VOC Belanda, maka Kompeni Belanda membuat batas-batas wilayahnya yang diperolehnya dari Banjar berdasarkan perjanjian tersebut yaitu wilayah paling barat adalah negara bagian Sintang, daerah bagian Lawai dan daerah bagian Jelai (bagian dari negara bagian Kotawaringin) sedangkan wilayah paling timur adalah negara bagian Berau. Negara bagian Berau meliputi negeri kesultanan Gunung Tabur, negeri kesultanan Tanjung/Sambaliung, negeri kesultanan Bulungan & distrik Tidung yang dihapuskan tahun 1916. Berdasarkan peta Hindia Belanda tahun 1878 saat itu menunjukkan posisi perbatasan jauh lebih ke utara dari perbatasan Kaltara-Sabah hari ini, karena mencakupi semua perkampungan suku Tidung yang ada di wilayah Tawau.

Sejarah pembentukan Kalimantan Utara

Proses pemekaran Kalimantan Utara menjadi suatu provinsi terpisah dari Kalimantan Timur telah dimulai pada tahun 2000-an. Setelah melalui proses panjang, pembentukan provinsi Kalimantan Utara akhirnya disetujui dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012.

V. Pemerintahan

Pada saat dibentuknya, wilayah Kalimantan Utara dibagi menjadi 6 wilayah administrasi, yang terdiri dari 2 kota dan 4 kabupaten sebagai berikut:

Pemekaran Daerah

- Kota Tanjung Selor

- Kota Sebatik

- Kota Nunukan

- Kota Malinau

- Kabupaten Apau Kayan

- Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan

- Kabupaten Krayan

Seluruh wilayah ini sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kalimantan Timur.

Peringkat	Kabupaten/Kota	Populasi	Ibukota
1	Kota Tarakan	135.908	Tarakan
2	Kabupaten Nunukan	117.976	Nunukan
3	Kabupaten Bulungan	102.865	Tanjung Selor
4	Kabupaten Malinau	87.976	Malinau
5	Kabupaten Tana Tidung	81.297	Tideng Pale