I. Penduduk

Penduduk dengan Suku bangsa dominan di Kalimantan Barat, yaitu Suku Melayu dan Suku Dayak. Suku Melayu merupakan kelompok etnis terbesar di Kabupaten Sambas, Pontianak, Ketapang,Kayong Utara, Kubu Raya dan Kota Pontianak, sedangkan Suku Dayak merupakan kelompok etnis terbesar di Kabupaten Bengkayang, Landak, Sanggau, Sintang dan Sekadau. Sementara di Kapuas Hulu dan Melawi jumlah Suku Melayu dan Dayak relatif seimbang. Orang Tionghoa juga cukup banyak terdapat di Kalimantan Barat dan terutama terdapat di kawasan perkotaan. Di Kota Singkawang, etnis Tionghoa merupakan kelompok terbesar, disusul Melayu dan di Kota Pontianak etnis Tionghoa merupakan kelompok etnis terbear kedua setelah Melayu. Suku Jawa, Suku Madura dan Suku Sunda juga terdapat di Kalbar terutama mendiami kawasan transmigrasi hingga perkotaan. Suku bangsa lainnya yang di Kalimantan Barat yaitu Suku Bugis dan keturunan Arab yang juga banyak terdapat di pesisir dan perkotaan serta Suku Banjar, Suku Batak,Minangkabau dan suku-suku lainnya. Komposisi Suku Bangsa di Kalimantan Barat berdasarkan Sensus 2000 terdiri suku Sambas (11,92%), Tionghoa (9,46%), Jawa (9,14%), Kendayan (7,83%), Melayu Pontianak (7,50%), Darat (7,39%), Madura (5,46%), Pesaguan (4,79%), Bugis (3,24%), Sunda (1,21%) dan Banjar (0,65%).Publikasi resmi BPS tersebut tidak menunjukkan secara resmi jumlah Suku Melayu dan Dayak.

Berdasarkan data BPS tahun 2003 setelah diolah, Suku bangsa di Kalimantan Barat, yaitu:

  

Mayoritas masyarakat Kalimantan Barat menganut agama Islam (59,22%). Wilayah-wilayah mayoritas muslim di Kalimantan Barat yaitu daerah pesisir yang mayoritas didiami Suku Melayu seperti Kabupaten Sambas, Mempawah, Ketapang, Kayong Utara, Kubu Raya, Kapuas Hulu dan Kota Pontianak. Di Kabupaten Melawi dan Kota Singkawang sekitar 50% penduduknya beragama Islam. Agama Islam juga dianut Suku Jawa, Madura dan Bugis yang berada di Kalimantan Barat. Di daerah pedalaman yang didiami Suku Dayak mayoritas penduduknya beragama Kristen (Katolik/Protestan) seperti di Kabupaten Bengkayang, Landak, Sanggau, Sintang dan Sekadau. Orang Tionghoa di Kalimantan Barat kebanyakan menganut agama Buddha dan Kristen (Katolik/Protestan). Di wilayah yang banyak terdapat etnis Tionghoa seperti Kota Singkawang dan Pontianak juga terdapat penganut Buddha dalam jumlah cukup besar.

Agama yang dipeluk masyarakat Kalimantan Barat, yaitu :

II. Ekonomi

Kalimantan Barat memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang cukup melimpah. Hasil pertanian Kalimantan Barat diantaranya adalah padi, jagung, kedelai dan lain-lain. Sedangkan hasil perkebunan diantaranya adalah karet, kelapa sawit, kelapa, lidah buaya dan lain-lain. Kebun kelapa sawit sampai Oktober 2012 sudah mencapai 1.060.000 ha. Kebun-kebun tersebut sebagian besar dibangun pada kawasan budidaya (APL) dan ada juga yang dibangun pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) setelah melalui proses pelepasan kawasan dari kementrian kehutanan. Kebun-kebun sawit menguntungkan pengusaha dan penguasa. Para petani peserta menderita sengsara. Pendapatan petani sawit binaan PTPN XIII hanya 6,6 ons beras per hari/orang. Sedangkan pengelolaan kebun dengan pola kemitraan hanya memberi 3,3 ons beras per hari/orang. Kondisi ini lebih buruk dari tanaman paksa (kultuurstelsel) zaman Hindia Belanda.

III. Pendidikan

Perguruan Tinggi/Universitas yang ada di Kalimantan Barat antara lain:

Menurut kakawin Nagarakretagama (1365), Kalimantan Barat menjadi taklukan Majapahit, bahkan sejak zaman Singhasari yang menamakannya Bakulapura atau Tanjungpura Wilayah kekuasaan Tanjungpura membentang dari Tanjung Dato sampai Tanjung Sambar. Pulau Kalimantan kuno terbagi menjadi 3 wilayah negara kerajaan induk: Borneo (Brunei), Sukadana (Tanjungpura) dan Banjarmasin. Tanjung Dato adalah perbatasan wilayah mandala Borneo (Brunei) dengan wilayah mandala Sukadana (Tanjungpura), sedangkan Tanjung Sambar batas wilayah mandala Sukadana/Tanjungpura dengan wilayah mandala Banjarmasin (daerah Kotawaringin). Daerah aliran Sungai Jelai, di Kotawaringin di bawah kekuasaan Banjarmasin, sedangkan sungai Kendawangan di bawah kekuasaan Sukadana. Perbatasan di pedalaman, perhuluan daerah aliran sungai Pinoh (Lawai) termasuk dalam wilayah Kerajaan Kotawaringin (bawahan Banjarmasin). Menurut Hikayat Banjar (1663), negeri Sambas, Sukadana dan negeri-negeri di Balitang Lawai atau Batang Lawai (nama kuno sungai Kapuas) pernah menjadi taklukan Kerajaan Banjar atau pernah mengirim upeti sejak zaman Hindu, bahkan Raja Panembahan Sambas telah menghantarkan upeti berupa dua biji intan yang berukuran besar yang bernama Si Giwang dan Si Misim. Pada tahun 1604 pertama kalinya Belanda berdagang dengan Sukadana.) Sejak 1 Oktober 1609, Kerajaan Panembahan Sambas menjadi daerah protektorat VOC Belanda. Walaupun belakangan negeri Sambas dibawah kekuasaan menantu Raja Panembahan Sambas yang merupakan seorang Pangeran dari Brunei, namun negeri Sambas tetap tidak termasuk dalam mandala negara Brunei. Sesuai perjanjian 20 Oktober 1756 VOC Belanda berjanji akan membantu Sultan Banjar Tamjidullah I untuk menaklukan kembali daerah-daerah yang memisahkan diri diantaranya Sanggau, Sintang dan Lawai (Kabupaten Melawi), sedangkan daerah-daerah lainnya merupakan milik Kesultanan Banten, kecuali Sambas. Menurut akta tanggal 26 Maret 1778 negeri Landak dan Sukadana (sebagian besar Kalbar) diserahkan kepada VOC Belanda oleh Sultan Banten. Inilah wilayah yang mula-mula menjadi milik VOC Belanda selain daerah protektorat Sambas. Pada tahun itu pula Syarif Abdurrahman Alkadrie yang dahulu telah dilantik di Banjarmasin sebagai Pangeran yaitu Pangeran Syarif Abdurrahman Nur Alam direstui oleh VOC Belanda sebagai Sultan Pontianak yang pertama dalam wilayah milik Belanda tersebut. Pada tahun 1789 Sultan Pontianak dibantu Kongsi Lan Fang diperintahkan VOC Belanda untuk menduduki negeri Mempawah dan kemudian menaklukan Sanggau. Pada tanggal 4 Mei 1826 Sultan Adam dari Banjar menyerahkan Jelai, Sintang dan Lawai (Kabupaten Melawi) kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Tahun 1846 daerah koloni Belanda di pulau Kalimantan memperoleh pemerintahan khusus sebagai Dependensi Borneo. Pantai barat Borneo terdiri atas asisten residen Sambas dan asisten residen Pontianak. Divisi Sambas meliputi daerah dari Tanjung Dato sampai muara sungai Doeri. Sedangkan divisi Pontianak yang berada di bawah asisten residen Pontianak meliputi distrik Pontianak, Mempawah, Landak, Kubu, Simpang, Sukadana, Matan, Tayan, Meliau, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Sepapoe, Belitang, Silat, Salimbau, Piassa, Jongkong, Boenoet, Malor, Taman, Ketan, dan Poenan. Menurut Staatsblad van Nederlandisch Indië tahun 1849, 14 daerah di wilayah ini termasuk dalam wester-afdeeling berdasarkan Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, pada 27 Agustus 1849, No. 8. Pada 1855, negeri Sambas dimasukan ke dalam wilayah Hindia Belanda menjadi Karesidenan Sambas. Menurut Hikayat Malaysia, Brunei, dan Singapore wilayah yang tidak bisa dikuasai dari kerajaan Hindu sampai kesultanan Islam di Kalimantan Barat adalah kebanyakan dari Kalimantan Barat seperti Negeri Sambas dan sekitarnya, dan menurut Negara Brunei Darussalam Hikayat Banjar adalah palsu dan bukan dibuat dari kesultanan Banjar sendiri melainkan dari tangan-tangan yang ingin merusak nama Kalimantan Barat dan disebarluaskan keseluruh Indonesia sampai saat ini, karena menurut penelitian para ahli psikolog di dunia Negeri Sambas tidak pernah kalah dan takluk dengan Negara manapun. 

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal yang dimuat dalam STB 1938 No. 352, antara lain mengatur dan menetapkan bahwa ibukota wilayah administratif Gouvernement Borneo berkedudukan di Banjarmasin dibagi atas 2 Residentir, salah satu diantaranya adalah Residentie Westerafdeeling Van Borneo dengan ibukota Pontianak yang dipimpin oleh seorang Residen. Pada tanggal 1 Januari 1957 Kalimantan Barat resmi menjadi provinsi yang berdiri sendiri di Pulau Kalimantan, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tanggal 7 Desember 1956. Undang-undang tersebut juga menjadi dasar pembentukan dua provinsi lainnya di pulau terbesar di Nusantara itu. Kedua provinsi itu adalah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. 

V. Pemerintahan

Ibu kota Kalimantan Barat adalah kota Pontianak.

Daftar Kabupaten dan Kota